Kementan Kejar Produksi Susu dan Daging Sapi, Harap Masuk Proyek Strategis Nasional
By Admin
nusakini.com, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus memperkuat langkah untuk meningkatkan populasi sapi perah dan sapi pedaging di Indonesia. Upaya ini menjadi bagian dari target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, khususnya pada komoditas susu dan daging sapi.
Dalam rapat koordinasi yang diadakan di Jakarta, Rabu (20/11), berbagai pemangku kepentingan hadir, termasuk kementerian dan lembaga terkait, asosiasi peternak, sektor swasta, dan akademisi.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa pengembangan subsektor peternakan memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan pada impor serta mendorong kesejahteraan peternak.
Agung mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki kawasan khusus untuk peternakan sapi, sehingga diperlukan identifikasi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sapi perah dan sapi pedaging. Pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan sebesar 500 ribu hektare untuk mendukung penambahan satu juta ekor sapi perah, sementara total lahan yang sudah terdata mencapai 1,7 juta hektare. Namun, hasil survei lokasi menunjukkan tidak semua lahan tersebut layak “Kami ingin bersama-sama merumuskan model atau mekanisme pemanfaatan lahan yang paling sesuai untuk diusulkan sebagai lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Hambatan dalam pemanfaatan lahan harus diminimalisir, prosesnya disederhanakan, dan biayanya terjangkau,” ujar Agung.
Agung menambahkan bahwa penyediaan hijauan pakan ternak juga menjadi prioritas dalam pengelolaan lahan tersebut. Pemerintah membuka peluang bagi investor untuk mendukung program ini, seperti yang telah dilakukan oleh Mengniu Dairy Indonesia, yang sedang mengembangkan peternakan sapi perah di perbatasan Subang dan Indramayu.
“Kami berharap solusi untuk model pemanfaatan lahan segera ditemukan agar dapat diimplementasikan. Salah satu contoh lain adalah TH Group, yang telah melakukan survei di Lembah Napu, Sulawesi Tengah, dengan lahan yang sebagian milik Bank Tanah dan Kementerian Kehutanan, serta di Gowa, Wajo, dan Maros, Sulawesi Selatan,” jelas Agung.
Untuk mendukung pengembangan peternakan, Kementan juga tengah merumuskan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar hukum pemanfaatan lahan secara optimal.
“Pemanfaatan lahan yang masuk PSN akan memungkinkan percepatan realisasinya, dengan insentif bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha. Ini adalah langkah strategis untuk mendukung swasembada pangan,” imbuh Agung.
Makmun, Sekretaris Ditjen PKH menambahkan bahwa pemerintah terus melakukan survei dan pemetaan lahan-lahan potensial, termasuk lahan gambut dan lahan terlantar.
“Kami berupaya memanfaatkan lahan-lahan ini secara optimal untuk penggembalaan dan pengembangan peternakan sapi. Dengan koordinasi yang baik, kendala dalam proses pengelolaan lahan dapat diatasi,” ujar Makmun.
Rapat koordinasi tersebut menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai target swasembada pangan. (*)